Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan salah satu hak dasar bagi pelapor dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. SP2HP bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan perkara pidana, sehingga pelapor memiliki akses informasi yang jelas tentang perkembangan kasus yang dilaporkannya.
Dasar Hukum
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 39 ayat 1, disebutkan bahwa penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor secara berkala, baik diminta atau tidak diminta, minimal satu kali setiap bulan. Meskipun ketentuan ini sudah dicabut dan diganti dengan Perkap No. 14 Tahun 2012, prinsip dasar tentang kewajiban memberikan SP2HP tetap ada, meskipun tidak lagi diatur secara rinci mengenai waktu pemberiannya.
Isi SP2HP
SP2HP setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
- Pokok perkara.
- Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya.
- Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan.
- Rencana tindakan selanjutnya.
- Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya untuk kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
Kode pada SP2HP
SP2HP juga dilengkapi dengan kode di pojok kanan atas yang mengindikasikan keterangan spesifik tentang status perkembangan penyidikan:
- A1: Perkembangan hasil penelitian laporan.
- A2: Perkembangan hasil penyelidikan yang belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.
- A3: Perkembangan hasil penyelidikan yang akan dilanjutkan dengan penyidikan.
- A4: Perkembangan hasil penyidikan.
- A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan).
Interval Pemberian SP2HP
Interval pemberian SP2HP pada tahap penyidikan berbeda-beda sesuai dengan kompleksitas kasus:
- Kasus ringan: SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20, dan hari ke-30.
- Kasus sedang: SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, dan hari ke-60.
- Kasus sulit: SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75, dan hari ke-90.
- Kasus sangat sulit: SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100, dan hari ke-120.
Hak Pelapor dan Tindakan Jika Tidak Mendapatkan SP2HP
Jika pelapor tidak menerima SP2HP, mereka berhak untuk mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010. Pelapor dapat melaporkan ketidakterimaan SP2HP ke atasan penyidik, dan jika tidak diindahkan, pelapor bisa melaporkan ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.
SP2HP merupakan salah satu bentuk layanan kepolisian yang bertujuan memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja kepolisian dan memastikan proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel

Posting Komentar